Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Nasional

Prabowo Resmi Meluncurkan Danantara Indonesia, Apa Fungsi dan Tujuannya?

  MediaMasyarakat - Presiden Prabowo Subianto Resmi Meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, (24/2/2025). Prabowo mengatakan, peluncuran Danantara Indonesia ini mempunyai arti penting karena Danantara Indonesia bukan hanya sekedar badan pengelola investasi. Danantara harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara pengelolaan kekayaan negara. Lantas, apa fungsi Danantara? Seperti yang dikatakan di awal, Danantara merupakan badan pengelola investasi. Artinya, badan ini memiliki fungsi sebagai pengelola dan pengoptimalan aset negara dalam investasi yang menguntungkan. Tidak hanya itu, Danantara juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang serta meningkatkan daya saing nasional. Apa tujuan dibentuknya Danantara? Dikutip dari Kompas.com , Danantara dibentuk dengan tujuan utama mengonsolidasikan dan mengelola kekayaan negara seca...

Guru Madrasah Masuk PPG Daljab 2025 Dibagi Lima Angkatan, Cek EMIS

  MediaMasyarakat - Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan percepatan Program Pendidikan Profesi (PPG) bagi guru madrasah dan guru agama sekolah sudah dimulai. Prosesnya dapat dilakukan melalui dua aplikasi, yakni EMIS (untuk guru madrasah) dan SIAGA (untuk guru agama). Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, Thobib Al Asyhar mengatakan, jumlah sasaran PPG Dalam Jabatan (Daljab) 2025 sebanyak 300 ribu guru madrasah dan akan dibagi dalam lima angkatan. Maka, setiap angkatan akan diikuti sekitar 60 ribu guru madrasah jika dibagi rata. Thobib menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan pengumuman sekaligus sistem daftar ulang peserta angkatan I. "Daftar nama calon peserta Angkatan ke-1 akan diumumkan melalui akun EMIS masing-masing guru pada 2 Februari 2025. Peserta yang ikut pada PPG Daljab angkatan I, pada akun EMIS nya akan muncul notifikasi berhak melakukan pendaftaran ulang PPG Daljab Angkatan ke-1," jelas Thobib dikutip, Senin (3/2/2025). Bagi ...

Prabowo Optimis Keterbatasan Listrik di Indonesia Akan Selesai Lima Tahun Mendatang

  MediaMasyarakat - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan sebanyak 37 proyek strategis ketenagalistrikan diantaranya 26 pembangkit listrik berkapasitas 3,2 gigawatt serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Prabowo mengungkapkan rasa bangganya serta memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proyek tersebut. "Ini saya kira cukup membanggakan dan untuk itu saya mengucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang sudah bekerja keras," kata Prabowo kepada awak media, Senin (20/1/2025). Ia mengungkapkan, akan menyelesaikan permasalahan di wilayah-wilayah yang masih minim listrik dalam lima tahun mendatang. "Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, insyaallah akan kita selesaikan dalam lima tahun yang akan datang, saya kira sangat mampu kita. Kita sangat optimis melihat perkembangan ini," ungkapnya. Presiden ke-8 itu menyebut, Indonesia merupakan negara yang maju dalam menghasilkan tranformasi energi....

Sudah Rilis! Keputusan MenpanRB No 16 Tahun 2025 Tentang PPPK Paruh Waktu

  MediaMasyarakat - Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengeluarkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Pada penimbangan Kepmen itu disebutkan, dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perlu upaya penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). "Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu," isi penimbangan Keputusan Menteri tersebut. Dalam keputusan itu disebutkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka: ...

Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Perlindungan Anak di Era Digitalisasi

     (Gambar Ilustrasi) MediaMasyarakat - Pemerintah berencana akan mengeluarkan aturan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin lalu. Meutya mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Prabowo membahas beberapa program yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital, salah satunya mengenai perlindungan anak di era digitalisasi. "Tadi salah satu membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat, nanti kita lihat seperti apa," kata Meutya, dikutip Rabu (15/1/2025). Meutya menyebut, pihaknya masih mempelajari terkait wacana tersebut dan tentunya akan melibatkan DPR. "Sebetulnya ini masih nanti ya, kita inginnya kita pelajari dulu betul-betul. Tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu, sa...

Catat Syaratnya! Program PPG Kemenag Dibuka Untuk 269 Ribu Guru Mulai Maret 2025

  MediaMasyarakat - Kementerian Agama tahun ini akan mempercepat program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. Ada 625.481 guru yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun mendatang, baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, percepatan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. “Mulai tahun ini, kita akan akselerasi PPG guru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, kesejahteraan dan kualitas guru untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran,” kata Nasaruddin di Wajo, dikutip dari situs resmi Kemenag RI, Sabtu (11/1/2025). Total guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan saat ini tercatat sebayak 625.481 guru dengan rincian, 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.157 guru agama Katolik, 4.412 guru agam...

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 Turun Rp 4 Juta dari Tahun Sebelumnya

  MediaMasyarakat - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/ 2025 M turun sebanyak Rp4.000.027,21 dari BPIH tahun sebelumnya yang berjumlah Rp93.410.286,00.  Dilansir dari situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) RI, hal itu telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dengan biaya tahun ini rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78. Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01. "Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuska...

Program Andalan Prabowo! Makan Bergizi Gratis Dimulai Serentak Hari Ini

  MediaMasyarakat - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, program ini tidak hanya menyasar anak sekolah saja. Ibu hamil serta anak-anak balita juga akan menjadi penerima manfaat dari program ini. "Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Badan Gizi Nasional, besok itu akan ada 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi," kata Hasan, Minggu (5/1/2025). Ia melanjutkan, setiap dapur MBG akan dipimpin oleh satu orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional. "Bersamaan dengan itu juga akan ada satu orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan satu orang akuntan yang memastikan nanti bahwa prosedurnya berjalan dengan benar, gizinya terpenuhi dengan baik dan pengelolaan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan," lanjut Hasan. Hasan menyebut, 190 dapur ...

Sentil Vonis Harvey Moeis, Prabowo: Hakim Vonisnya Jangan Terlalu Ringan, 50 tahun Begitu

  MediaMasyarakat - Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis hakim terhadap Harvey Moeis yang dinilai terlalu ringan terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun. Hal tersebut disampaikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024). Presiden ke-8 itu meminta agar hakim tidak memberikan vonis yang terlalu ringan, karena sudah jelas melanggar dan merugikan negara. "Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringanlah," katanya dikutip, Selasa (31/12/2024). Prabowo menilai, masyarakat saat ini sudah pintar dan mengerti dengan vonis hakim dalam kasus tersebut yang tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. "Rakyat pun ngerti, merampok ratusan triliun vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV," tegasnya. Ia me...

Diduga Menjadi Korban Serangan Ransomware, BRI Pastikan Data Serta Dana Nasabah Aman

  MediaMasyarakat - Bank Rakyat Indonesia (BRI) diduga menjadi korban serangan ransomware. Dugaan itu pertama kali muncul dari unggahan Falcon Feeds di X atau Twitter. "Peringatan Ransomware. Bank Rakyat Indonesia, telah menjadi korban Bashe Ransomware," tulis Falcon Feeds, Rabu (18/12/2024). Menanggapi informasi tersebut, BRI melalui akun X miliknya menyatakan data dan dana nasabah aman. "Kami memastikan bahwa saat ini data maupun dana nasabah aman. Seluruh sistem perbankan BRI berjalan normal dan seluruh layanan transaksi kami dapat beroperasi dengan lancar," kata BRI, dikutip Kamis (19/12/2024). Pihaknya memastikan para nasabah bisa bertransaksi perbankan maupun digital dengan aman dan seperti biasa. "Nasabah tetap dapat menggunakan seluruh sistem layanan perbankan BRI, termasuk layanan perbankan digital seperti BRImo, QLola, ATM / CRM, dan layanan BRI lainnya seperti biasa dengan keamanan data yang terjaga," kata BRI. Mereka juga menegaskan bahwa siste...

Harga Rokok Mengalami Kenaikan Mulai per 1 Januari 2025, Ini Daftarnya

  MediaMasyarakat - Mulai per 1 Januari 2025 Harga Jual Eceran (HJE) rokok akan mengalami kenaikan meski Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak mengalami kenaikan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 97 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Desember 2024. "bahwa untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan K...

Tahun 2025 PPN Dipastikan Naik Menjadi 12℅, Begini Penjelasan Presiden Prabowo

  MediaMasyarakat - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11℅ menjadi 12℅ tahun 2025. Dikutip dari CNBC, Prabowo memberikan penjelasan mengapa kenaikan PPN menjadi 12% tetap diberlakukan. Prabowo menegaskan, pemberlakuan PPN 12% di tahun 2025 adalah perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Undang-Undang yang dimaksud Prabowo adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. "Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah Undang-Undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah," tegas Prabowo di Istana Merdeka, Sabtu (7/12/2024). Selanjutnya, kenaikan PPN di tahun 2025 nanti hanya untuk barang-barang mewah. "Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023, pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah," lanjut Prabowo.

Komisi III DPR RI Usulkan SIM, STNK, dan TNKB Berlaku Seumur Hidup Sama Seperti KTP

  (Gambar Ilustrasi) MediaMasyarakat - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyinggung soal usulan perpanjangan SIM, STNK dan TNKB dilakukan sekali seumur hidup. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Korlantas Polri, Rabu (4/12/2024). "Saya pernah usulkan, agar perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat," kata Sudding dikutip dari Youtube TVR Parlemen, Kamis (5/12/2024). Menurutnya, hal tersebut hanya untuk kepentingan pihak tertentu. "Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor. Selembar SIM yang ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa tapi biayanya sangat luar biasa," ucapnya. Ia menegaskan, agar SIM, STNK, dan TNKB berlaku seumur hidup seperti halnya KTP. "KTP itu kan berlaku seumur hidup, SIM juga harus begitu. Kalau terjadi pelanggaran, tinggal dibolongi saja," tegasnya. Sebelumnya, terkait hal itu sudah pernah diusulakan oleh Sudding. Namun, i...

Indonesia Tetap Berada di Garis Non-blok, Menlu: Kita Tidak Ingin Bergabung Dengan Pakta Militer Manapun

  Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia akan tetap berada pada garis non-blok atau tidak menempatkan diri di blok militer mana pun sesuai visi politik luar negeri yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI, Senin (2/12/2024). Sugiono mengatakan, Indonesia tidak ingin bergabung dengan pakta militer manapun karena hal tersebut tidak sejalan dengan konstitusi dan kepentingan nasional. "Kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan pakta militer manapun karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan secara tradisi tidak cocok dengan kepentingan nasional kita," katanya. Ia melanjutkan, Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara sesuai dengan amanat konstitusi. "Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara, dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan dengan amanat konstitusi tersebut," lanjutnya. Selanjutnya dalam rapat t...

Naik Sebesar 6,5 Persen, Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Upah Minimum Nasional di Tahun 2025

  MediaMasyarakat - Upah minimun nasional akan mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen mulai tahun 2025. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Kantor Presiden, Jumat (29/11/2024). "Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja dibawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," kata Prabowo dikutip dari Youtube Kompas, Sabtu (30/11/2024). Prabowo menyebut, kenaikan upah tersebut merupakan usulan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). "Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) mengusulkan kenaikan upah minimum 6 persen. Namun setelah membahas juga dan laksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 6,5 persen," ujarnya. Prabowo menjelaskan, ketentuan lebih rinci terkait hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)...

Kenaikan Gaji Guru Non-ASN Mulai Tahun 2025, Begini Penjelasan Mendikdasmen

MediaMasyarakat - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa guru yang berstatus ASN dan non-ASN akan mengalami peningkatan gaji di tahun 2025. Gaji guru besratus non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi guru akan naik sebesar Rp 2 juta, dan yang berstatus ASN naik sebesar satu kali gaji pokok. Mu'ti mengatakan, hal itu akan dimumumkan dalam puncak Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024). "Dalam acara tersebut disampaikan peningkatan kesejahteraan Guru Non-ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yg mereka memiliki. Nanti disampaikan dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional," kata Mu'ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (25/11/2024). Ia menjelaskan, tambahan gaji guru non-ASN Rp 2 juta tersebut berasal dari program sertifikasi guru atau Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan diluar gaji dari sekolah...